JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menekankan pentingnya pembatasan kewenangan yang jelas antar elemen masyarakat.
Hal ini disampaikan menanggapi soal beredar foto anggota TNI masuk dalam Kampus UI di Jakarta pada Sabtu (19/4/2025).
Menurut Haedar, aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan sejarah yang berbeda dengan masyarakat sipil. Meskipun konsolidasi antar tiap elemen diperlukan, namun butuh kejelasan koridor dalam undang-undang agar tak ada intervensi.
Ia kemudian menyarankan agar TNI Polri tak masuk ke lingkungan perguruan tinggi. Pun sebaliknya, kampus menjaga sikap dan marwahnya.
Video Editor: Agung Ramdani
#muhammadiyah #kampus #tni
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/588068/ketum-muhammadiyah-tanggapi-soal-tni-masuk-lingkungan-kampus-singgung-soal-marwah
Hal ini disampaikan menanggapi soal beredar foto anggota TNI masuk dalam Kampus UI di Jakarta pada Sabtu (19/4/2025).
Menurut Haedar, aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan sejarah yang berbeda dengan masyarakat sipil. Meskipun konsolidasi antar tiap elemen diperlukan, namun butuh kejelasan koridor dalam undang-undang agar tak ada intervensi.
Ia kemudian menyarankan agar TNI Polri tak masuk ke lingkungan perguruan tinggi. Pun sebaliknya, kampus menjaga sikap dan marwahnya.
Video Editor: Agung Ramdani
#muhammadiyah #kampus #tni
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/588068/ketum-muhammadiyah-tanggapi-soal-tni-masuk-lingkungan-kampus-singgung-soal-marwah
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Subsistem dari sistem bernegara kita punya tempatnya masing-masing.
00:05TNI, Polri punya tempatnya, kekuatan-kekuatan Ormas ada tempatnya,
00:10reformasi yang sudah dua dekade ini sebenarnya harus kita jaga bersama.
00:17Satu, demokratisasi, penegakan akasasi manusia,
00:21kemudian pluralitas dalam keragaman itu menjadi ekosistem baru.
00:29Yang kedua, setiap subsistem dari sistem bernegara kita punya tempatnya masing-masing.
00:41TNI, Polri punya tempatnya, kekuatan-kekuatan Ormas ada tempatnya,
00:47parpol ada tempatnya, kekuatan civil society ada tempatnya.
00:52Yang diperlukan sekarang ini adalah kepastian sistem
00:56agar semua pihak itu bisa bekerja sama dalam sistem
01:01dan tidak saling intervensi yang nanti berakibat pada terganggunya proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
01:11Jadi, baik TNI maupun Polri dan juga sebenarnya kekuatan-kekuatan civil society
01:17itu harus bisa menjaga posisinya masing-masing.
01:22Karena demokrasi Indonesia pun kan perlu konsolidasi.
01:28Kita belum selesai dengan demokrasi kita.
01:32Formal ya, bahkan kita termasuk yang demokrasinya liberal,
01:36tapi belum terkonsolidasi.
01:40Konsolidasinya di mana?
01:42Semua elemen bangsa, bahkan elemen pemerintahan punya tempatnya masing-masing.
01:47Nah, tinggal undang-undang itu mengatur dengan baik
01:51agar sistem ini bekerja sama.
01:54Karena watak dasar dan struktur kebangsaan kita berbeda.
01:59TNI, Polri punya sejarah.
02:03Kekuatan-kekuatan Ormas punya sejarah.
02:06Kekuatan politik dan civil society punya sejarah di Indonesia.
02:11Nah, kalau saling mengeliminasi dan menegasikan,
02:16tidak akan selesai.
02:17Tapi, kita harus punya tempat masing-masing.
02:22Saya pikir TNI, Polri tidak masuk pada area kampus.
02:38Kemudian, pada saat yang sama,
02:41kampus juga menjaga koridornya.
02:43Saya pikir enak ya,
02:46bahwa di dalam kehidupan kebangsaan kita itu ada dinamika,
02:51iya. Masa sih demokrasi tanpa dinamika.
02:54Tapi, tadi, kalau setiap elemen ada tempatnya,
03:00dan undang-undang mengatur,
03:02saya yakin hal-hal yang krusial seperti ini bisa diselesaikan ke depannya.
03:07Terima kasih telah menonton!
03:37Saya Valentina Sitorus.
03:44Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
03:48pay TV, dan media streaming lainnya.
03:51Kompas TV, independen, terpercaya.
03:54Terima kasih telah menonton!