JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD angkat bicara terkait reformasi peradilan di Indonesia usai 4 hakim terseret kasus suap vonis lepas perkara crude palm oil atau CPO.
Menurutnya, peradilan dewasa ini merupakan produk reformasi.
"Saya terus terang nggak tahu lagi untuk mengatakan harus direformasi. Ini semua sudah produk reformasi. Jadi di awal reformasi kita menjadikan hakim sebagai institusi yang independen dilepaskan dari pemerintah disatukan ke Mahkamah Agung dalam satu atap, itukan maksudnya dalam rangka reformasi," ujar Mahfud MD, pada Selasa (15/4/2025).
Baca Juga Kejagung Periksa "Perantara" Hakim Tersangka Kasus Suap Vonis Lepas Korupsi CPO di https://www.kompas.tv/nasional/587052/kejagung-periksa-perantara-hakim-tersangka-kasus-suap-vonis-lepas-korupsi-cpo
#mahfudmd #reformasiperadilan #hakim
Video Editor: Galih
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/587061/jawab-mahfud-md-soal-reformasi-peradilan-usai-4-hakim-terseret-kasus-korupsi-cpo
Menurutnya, peradilan dewasa ini merupakan produk reformasi.
"Saya terus terang nggak tahu lagi untuk mengatakan harus direformasi. Ini semua sudah produk reformasi. Jadi di awal reformasi kita menjadikan hakim sebagai institusi yang independen dilepaskan dari pemerintah disatukan ke Mahkamah Agung dalam satu atap, itukan maksudnya dalam rangka reformasi," ujar Mahfud MD, pada Selasa (15/4/2025).
Baca Juga Kejagung Periksa "Perantara" Hakim Tersangka Kasus Suap Vonis Lepas Korupsi CPO di https://www.kompas.tv/nasional/587052/kejagung-periksa-perantara-hakim-tersangka-kasus-suap-vonis-lepas-korupsi-cpo
#mahfudmd #reformasiperadilan #hakim
Video Editor: Galih
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/587061/jawab-mahfud-md-soal-reformasi-peradilan-usai-4-hakim-terseret-kasus-korupsi-cpo
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saya terus terang, tidak tahu lagi ya, untuk mengatakan harus dia reformasi.
00:07Ini kan sudah produk reformasi.
00:10Mana-mana selalu terjadi korupsi, terutama kalau menyangkut kasus yang korupsi.
00:18Jadi korupsi itu menimbulkan korupsi baru justru di pengadilan.
00:21Jadi oleh sebab itu kita, saya terus terang, tidak tahu lagi ya, untuk mengatakan harus dia reformasi.
00:31Ini kan sudah produk reformasi.
00:34Jadi di awal reformasi itu kita menjadikan hakim itu sebagai institusi yang independen,
00:45dilepaskan dari pemerintah, disatukan ke makam agung dalam satu atap.
00:49Itu kan maksudnya dalam rangka reformasi.
00:51Lalu dibentuk komisi judicial untuk mengawasi hakim semula.
00:56Kemudian ditujukan malah ke hakim-hakim agung saja gitu, dibatasi.
01:02Dan beberapa waktu terakhir ini lalu, ya itu, kasus demi kasus bermunculan.
01:07Dan itu semakin sangat mengerikan.
01:09Karena permainannya, permainannya itu meribatkan bukan hanya lagi perseorangan oknom yang diam-diam.
01:17Tapi kalau melihat kasus terakhir ini kan sudah melibatkan banyak orang di sebuah instansi.
01:23Nah untuk itu saya lebih melihat pada politisnya.
01:25Itu rupanya sih kejaksaan agung ini sekarang bagus ya.
01:30Langkah-langkahnya yang terakhir ini relatif bagus dan mungkin menjadi yang,
01:35paling tidak saat ini menjadi yang terbagus di antara penegak hukum yang lain.
01:43Dengan temuan-temuan dan langkah-langkahnya.
01:46Meskipun sebenarnya kita tahu kalau kejaksaan agung itu diberi keleluasaan yang lebih gitu,
01:53saya kira lebih banyak lagi yang akan ditemukan.
01:57Karena saya melihat kejaksaan agung sendiri pada tahap tertentu tidak berani lanjut ya.
02:03Paling yang terkena tertangkap pertama aja atau tertangkap tangan,
02:06lalu yang diatasnya lagi tidak dilanjutin.
02:11Itu banyak hal yang terjadi.
02:14Seperti itu misalnya Pertamina itu kemana itu sekarang kasusnya.
02:19Nah kemudian kasus apa itu, pagar laut itu sudah saling lempar kejaksaan dan polisi.
02:27Apakah ini korupsi atau bukan gitu.
02:29Kata polisi tidak ada korupsi di pagar laut itu karena tidak ada kerugian negara.
02:35Padahal korupsi itu tidak harus merugikan negara.
02:38Yang banyak dihukum itu korupsi itu justru yang tidak merugikan negara.
02:42Misalnya ketua MK itu kan tidak merugikan negara.
02:45Kemudian nerima uang dari masyarakat.
02:47Kemudian ada hakim, kalau tidak salah siapa yang dari Semarang.
02:50Hakim agung yang baru ditangkap.
02:52Tidak ada merugikan negara.
02:54Pada umumnya kasus-kasus itu kan tidak langsung orang nyuap ke hakim ya.
03:01Pasti melalui orang lain.
03:02Kalau di pengadilan yang aktif itu di berbagai tempat kan itu melalui panitranya.
03:07Yang dulu di Sumatera Utara, di Surabaya, yang sekarang lagi, yang dulu selalu melalui panitra.
03:13Karena pintu pertama untuk sebuah kasus itu panitra.
03:17Nah oleh sebab itu mungkin penataan bagaimana sih panitra ini dibina, diawasi dan seterusnya.
03:24Itu supaya betul-betul menjadi perhatian.
03:28Meskipun sudah bosan sih kita ngatakan gitu.
03:30Sejak dulu kita kan sudah berbicara, sudah belasan tahun lalu agar kepanitraannya diatur ulang.
03:37Ada dulu yang usul begini.
03:39Panitra itu tidak usah lama-lama di sebuah pengadilan gitu.
03:42Misalnya, letakkan di situ 6 bulan, sudah itu pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain, terus diputar begitu.
03:49Mungkin akan merepotkan, tapi itulah konsekuensinya kalau mau memperbaiki.
03:53Karena panitra itu semakin lama di satu tempat, semakin mudah itu mengatur perkara dan mengatur birokrasinya ke bawah.
04:00Dibirokrasi ke panitraan.
04:03Tapi memang pada umumnya semuanya melalui panitra ya.
04:09Untuk bisa melakukan penyuapan-penyuapan itu.
04:13Tetapi saya tahu sebenarnya...
04:13Modusnya ini menurut Anda sudah gaya lama yang juga dipakai seperti penanganan perkara sebelumnya, Prof. Mahfud?
04:20Penanganan perkara sebelumnya oleh panitra oleh kejaksaan.
04:23Kalau kejaksaan menurut saya sudah bagus ya, melakukan belakangan ini sudah lebih agresif, profesional gitu ya.
04:34Untuk melakukan langkah-langkah penanganan.
04:36Meskipun kita terkadang merasa ada yang sebenarnya masih tertahan dari langkah kejaksaan itu.
04:42Ada dua hal kalau kejaksaan itu menangani kasus itu.
04:45Biasanya kalau sudah mentok atau berhadapan dengan dua entitas, itu kejaksaan mundur gitu.
04:52Misalnya apa? Menyangkut oligarki.
04:55Itu kasusnya lebar, geder, geder, geder, geder.
04:57Itu sudah ada sebutan mengarah ke seorang oligarki yang kira-kira menyediakan dana politik tertentu.
05:03Hilang kasusnya.
05:05Sama tuh kasus Pertamina sekarang coba siapa yang dulu digembar-gemborkan katanya orang atas yang hebat.
05:12Kasus pagar laut dan sebagainya.
05:16Lalu yang kedua biasanya kalau menyangkut pejabat.
05:18Jadi kalau sudah yang ada di belakang kasusnya oligarki dan pejabat aktif biasanya, pejabat aktif ya.
05:25Nah itu biasanya mandek tidak jalan lagi dan mengorbankan orang-orang yang kecil yang apes aja sebenarnya.
05:33Bukan yang karena perencanaan yang sungguh-sungguh gitu.
05:48Sampai jumpa di video selanjutnya.
06:18Pandem terpercaya.